Presiden Indonesia Mengumumkan Rencana Besar Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur untuk Lima Tahun Mendatang


Menurut laporan surat kabar Indonesia The Jakarta Post pada 19 Desember, pada 18 Desember Presiden Joko Widodo mengumumkan dalam Konferensi Rencana Pembangunan Nasional jadwal reformasi jangka menengah dan rencana pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia untuk periode 2015–2019, yang mencakup sejumlah target spesifik seperti mendorong produksi dalam negeri, memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki keseimbangan fiskal. Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini permintaan domestik yang tinggi di Indonesia sebagian besar dipenuhi melalui impor, suatu kondisi yang menimbulkan tantangan bagi kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan meninggalkan kebijakan publik yang keliru pada masa lalu dan menerapkan pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi, dengan memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur berbasis maritim. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanah yang subur dan kondisi alam yang sangat mendukung, sehingga sejak dahulu kala telah dikenal sebagai negara agraris; potensi produksi komoditas pangan seperti beras, gula, kedelai, dan jagung sangat besar, sehingga Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai swasembada beras, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun ke depan tidak lagi perlu mengimpor beras maupun produk pangan lainnya.

Menurut laporan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan target yang sangat ambisius untuk pembangunan ekonomi Indonesia, dengan sasaran agar pada tahun 2019 indikator-indikator makroekonomi Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan. Antara lain, laju pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dari 5% pada tahun ini menjadi 6,7%–8,3%; tingkat inflasi diturunkan dari 7,6% pada tahun ini menjadi 2,5%–4,5%; dan defisit anggaran dikurangi dari saat ini sebesar 2,4% menjadi 1%. Selain itu, produksi komoditas pangan utama seperti beras, jagung, kedelai, gula tebu, daging sapi, dan ikan juga akan ditingkatkan, dengan rencana mencapai masing-masing 82 juta ton, 23,4 juta ton, 1,02 juta ton, 3,4 juta ton, 460 ribu ton, dan 40–50 juta ton pada tahun 2019—meningkat sebesar 17%, 25%, 14%, 21%, 16%, dan 60% dibandingkan dengan tingkat produksi saat ini. Dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia berencana membangun 49 bendungan besar, mengembangkan 24 pelabuhan modern, membangun 15 bandara baru, serta menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 35 juta kilowatt. Upaya pembangunan infrastruktur transportasi darat, seperti jalan tol dan jalur kereta api, juga akan diperkuat: dalam lima tahun ke depan akan dibangun 1.000 kilometer jalan tol baru, dan panjang jalur kereta api akan ditingkatkan dari saat ini 5.434 kilometer menjadi 8.692 kilometer. Laju pertumbuhan industri tahunan akan dinaikkan dari 4,7% saat ini menjadi 8,8%, sementara kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari 20,7% saat ini menjadi 21,6%. Selain itu, jumlah wisatawan mancanegara diharapkan meningkat dari saat ini 9 juta orang per tahun menjadi 20 juta orang per tahun, sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi naik dari 4,2% saat ini menjadi 8%.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berencana mengambil langkah-langkah utama sebagai berikut. Pertama, melakukan realokasi anggaran dengan mengurangi subsidi bahan bakar dan menekan belanja pemerintah guna memperoleh dana tambahan, yang kemudian difokuskan pada sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti proyek-proyek infrastruktur. Kedua, melonggarkan pembatasan investasi yang diatur oleh mekanisme pengawasan, secara nyata menyelesaikan kendala dalam pembebasan lahan, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta secara gencar menarik investasi asing. Sejak Januari 2015, Pemerintah Pusat Indonesia akan menerapkan sistem layanan “satu atap”, di mana semua prosedur perizinan investasi akan diselenggarakan secara terpadu oleh Komite Koordinasi Investasi. Ketiga, meningkatkan kapasitas perencanaan di lingkungan instansi pemerintah dan pada proyek-proyek terkait, serta meningkatkan tingkat pelaksanaan anggaran. Keempat, memberi penekanan pada pengembangan sektor manufaktur dan pariwisata, dengan cara menarik wisatawan asing dan meningkatkan daya saing ekspor guna memperbesar penerimaan devisa dalam bentuk dolar AS dan mata uang asing lainnya, sehingga memperbaiki keseimbangan neraca pembayaran nasional.