Menurut laporan The Jakarta Post pada 16 Januari, Kementerian Perdagangan Indonesia baru saja mengeluarkan peraturan yang mewajibkan ekspor produk batubara, minyak sawit, minyak dan gas serta mineral Indonesia harus diperdagangkan dengan letter of credit, jika tidak ekspor. tidak diizinkan. Peraturan ini akan berlaku pada bulan April. Resmi mulai berlaku. Keempat kategori produk ini menyumbang 41% dari total ekspor dari 2009 hingga 2013, dengan rata-rata ekspor tahunan sekitar 71,04 miliar dolar AS. Menurut aturan ini, harga letter of credit akan mencerminkan harga transaksi ekspor yang sebenarnya.

Saat ini, Indonesia sebagai pengekspor komoditas utama dunia seperti kelapa sawit dan batu bara menghadapi lesunya permintaan eksternal yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi internasional, dan situasi ekspor yang tidak optimis. Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan ekspor produk nonmigas pada 2015 dari 153,5 miliar dolar AS tahun lalu menjadi 192,9 miliar dolar AS. Selain itu, rupiah Indonesia telah jatuh terhadap dolar AS, dan lebih banyak pendapatan valuta asing dapat mencegah rupiah terus terdepresiasi. Padahal, pada awal 2009, pemerintah Indonesia telah meminta penggunaan letter of credit dalam perdagangan internasional untuk menambah cadangan devisa, namun terhenti setelah satu tahun implementasi.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan wajib menggunakan letter of credit dapat dikoordinasikan dengan kebijakan bank sentral terkait untuk mengelola arus devisa dengan lebih baik. Pada tahun 2011, Bank Indonesia mewajibkan eksportir menyetorkan devisa dolar AS dalam waktu 90 hari setelah menerimanya di bank lokal di Indonesia untuk mendukung nilai tukar rupiah.Namun, menurut statistik Bank Indonesia, setidaknya 20 % dari pendapatan devisa belum dilaporkan ke bank sentral dan disimpan di bank luar negeri. Penerapan kebijakan letter of credit dapat mendorong eksportir untuk mematuhi ketentuan terkait bank sentral.